Daftar 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten/kota yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota, dengan luas wilayah sebesar 46.914,03 km2.

Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Maluku adalah Kabupaten Kepulauan Aru dengan luas wilayah sebesar 8.152,42 km2, diikuti oleh Kabupaten Maluku Tengah dengan luas wilayah sebesar 7.953,81 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luas wilayah sebesar 6.429,88 km2.

Ibu kota Provinsi Maluku adalah Kota Ambon.

Berikut adalah daftar 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.

NoKode WilayahKabupaten/KotaIbu Kota KabupatenLuas Wilayah (km2)Luas Wilayah (%)
181.04Kabupaten BuruNamlea4.932,3210,51%
281.09Kabupaten Buru SelatanNamrole3.780,568,06%
381.07Kabupaten Kepulauan AruDobo8.152,4217,38%
481.08Kabupaten Maluku Barat DayaTiakur4.581,069,76%
581.01Kabupaten Maluku TengahMasohi7.953,8116,95%
681.02Kabupaten Maluku TenggaraLanggur1.031,812,20%
781.03Kabupaten Maluku Tenggara BaratSaumlaki4.465,799,52%
881.06Kabupaten Seram Bagian BaratPiru5.033,3810,73%
981.05Kabupaten Seram Bagian TimurBula6.429,8813,71%
1081.71Kota Ambon298,610,64%
1181.72Kota Tual254,390,54%
Provinsi Maluku46.914,03100,00%

Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.

Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*