Daftar 6 Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta memiliki 6 kabupaten/kota yang terdiri dari 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi, dengan luas wilayah sebesar 664,01 km2.

Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta adalah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas wilayah sebesar 182,70 km2, diikuti oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas wilayah sebesar 154,32 km2, dan kemudian oleh Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas wilayah sebesar 139,99 km2.

Ibu kota Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta adalah Kota Jakarta Pusat.

Berikut adalah daftar 6 kabupaten/kota di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.

NoKode WilayahKabupaten/KotaIbu Kota KabupatenLuas Wilayah (km2)Luas Wilayah (%)
131.01Kabupaten Administrasi Kepulauan SeribuPulau Pramuka10,181,53%
231.73Kota Administrasi Jakarta Barat124,4418,74%
331.71Kota Administrasi Jakarta Pusat52,387,89%
431.74Kota Administrasi Jakarta Selatan154,3223,24%
531.75Kota Administrasi Jakarta Timur182,7027,51%
631.72Kota Administrasi Jakarta Utara139,9921,08%
Provinsi DKI Jakarta664,01100,00%

Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.

Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*