Daftar 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 7 kabupaten/kota yang terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota, dengan luas wilayah sebesar 16.424,06 km2.

Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah sebesar 3.607,08 km2, diikuti oleh Kabupaten Bangka dengan luas wilayah sebesar 2.950,68 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Bangka Barat dengan luas wilayah sebesar 2.820,61 km2.

Ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kota Pangkal Pinang.

Berikut adalah daftar 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.

NoKode WilayahKabupaten/KotaIbu Kota KabupatenLuas Wilayah (km2)Luas Wilayah (%)
119.01Kabupaten BangkaSungai Liat2.950,6817,97%
219.05Kabupaten Bangka BaratMuntok2.820,6117,17%
319.03Kabupaten Bangka SelatanToboali3.607,0821,96%
419.04Kabupaten Bangka TengahKoba2.155,7713,13%
519.02Kabupaten BelitungTanjung Pandan2.293,6113,96%
619.06Kabupaten Belitung TimurManggar2.506,9115,26%
719.71Kota Pangkal Pinang89,400,54%
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung16.424,06100,00%

Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.

Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*