Daftar 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 10 kabupaten/kota yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan luas wilayah sebesar 18.572,32 km2.

Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah sebesar 6.643,98 km2, diikuti oleh Kabupaten Bima dengan luas wilayah sebesar 3.405,63 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Dompu dengan luas wilayah sebesar 2.391,54 km2.

Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kota Mataram.

Berikut adalah daftar 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.

NoKode WilayahKabupaten/KotaIbu Kota KabupatenLuas Wilayah (km2)Luas Wilayah (%)
152.06Kabupaten BimaWoha3.405,6318,34%
252.05Kabupaten DompuDompu2.391,5412,88%
352.01Kabupaten Lombok BaratGerung896,564,83%
452.02Kabupaten Lombok TengahPraya1.095,035,90%
552.03Kabupaten Lombok TimurSelong1.230,766,63%
652.08Kabupaten Lombok UtaraTanjung776,254,18%
752.04Kabupaten SumbawaSumbawa Besar6.643,9835,77%
852.07Kabupaten Sumbawa BaratTaliwang1.849,029,96%
952.72Kota Bima222,251,20%
1052.71Kota Mataram61,300,33%
Provinsi Nusa Tenggara Barat18.572,32100,00%

Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.

Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*